Demokrasi Pancasila merupakan konsep yang mengandung nilai-nilai dan tujuan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Istilah ini secara formal pertama kali dicantumkan dalam Tap MPRD Nomor XXXVII/MPRS/1968 yang menjelaskan tata cara bermusyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat atau suara terbanyak. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan bagi cara hidup bernegara masyarakat Indonesia, dikenal dengan sebutan demokrasi Pancasila, yang mengatur pola hidup masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Menurut akademisi dan pakar hukum Prof. Notonegoro, demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang dipandu oleh kebijaksanaan melalui musyawarah dan perwakilan, dengan landasan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta tujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Drs. C.S.T. Kansil, SH, juga menyatakan bahwa demokrasi Pancasila menitikberatkan pada proses musyawarah dan perwakilan, dengan sila keempat Pancasila sebagai landasan utama yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945.
Prof. Dardji Darmo Diharjo melengkapi pandangan tersebut dengan menyimpulkan bahwa demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diwujudkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Dengan demikian, demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga mencerminkan filosofi dan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dengan tujuan utama mencapai keadilan sosial dan mewujudkan persatuan dalam keragaman.
Komentar
Posting Komentar